Beritahu.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menangkap peluang besar dalam tata kelola pemotongan hewan kurban atau DAM bagi jemaah haji.
Dalam sebuah momentum perayaan Harlah Muslimat NU ke 80 di Islamic Center Surabaya, Khofifah mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan Menteri Haji Arab Saudi terkait kemungkinan proses penyembelihan dan distribusi DAM dilakukan di tanah air.
Langkah ini dinilai bukan sekadar urusan ibadah, melainkan memiliki dampak ekonomi dan pemenuhan gizi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Khofifah menekankan bahwa jika jutaan hewan DAM bisa dikelola dan dikirim ke Indonesia, hal ini akan menjadi sumber protein hewani yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Khofifah menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah mekanisme distribusi dan pengolahan limbah di Arab Saudi. Dengan jumlah hewan yang mencapai jutaan ekor dalam waktu singkat, pemerintah Saudi kini mulai serius membahas penanganan sampah dan proses pengalengan agar daging kurban bisa didistribusikan lintas negara dalam jangka waktu lama.
”Tadi saya tanya ke Bapak Menteri Haji, ‘Pak Menteri, apa sudah dimungkinkan DAM ini bisa dilakukan proses penyembelihan dan distribusinya di Indonesia?’. Rupanya masih butuh proses,” ujarnya. Jumat (17/4/2026).
Baca Juga: Antisipasi Godzilla El Nino, Khofifah Resmikan Gerha Majapahit BPBD Jatim
Khofifah menambahkan, bahwa isu ini bukan hanya soal menyerap ratusan ribu domba dari peternak lokal, tapi juga bagaimana teknologi pengawetan dan pengalengan bisa berperan.
”Jadi sebetulnya banyak hal yang kita bisa diskusikan. Apalagi setiap yang membayar DAM itu tidak mudah mengakses di mana penyembelihannya. Kalau distribusi langsung di sana pasti terbatas, maka perlu proses pengalengan untuk distribusi antarnegara,” lanjutnya.
Saat ini, wacana pemindahan lokasi penyembelihan DAM ke Indonesia sedang dalam kajian mendalam oleh berbagai lembaga fatwa. Khofifah menyebutkan bahwa Bahtsul Masail di PBNU dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah menggodok landasan hukum (hujah) agar kebijakan ini memiliki dasar agama yang kuat.
”Mudah-mudahan kita segera mendapatkan hujah, baik dari Bahtsul Masail MUI, PBNU, atau pendapat dari Muhammadiyah, LDII, dan seterusnya. Ini sedang berproses,” tegas Gubernur yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.
Menutup arahannya, Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya penguatan ekonomi umat berbasis syariah ini. “Iya. Ayo, Rek!” pungkasnya dengan semangat khas Jawa Timur.(bi1)
